Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas BUMN dalam Sektor Ekstraktif Indonesia

Industri ekstraktif di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, baik melalui kontribusi terhadap penerimaan negara maupun pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks ini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi aktor kunci yang mengelola dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya melalui entitas utama seperti Pertamina di sektor minyak dan gas serta MIND ID di sektor pertambangan.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola yang baik, Indonesia terus mengimplementasikan Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI), termasuk menyesuaikan praktik pelaporan dengan Standar EITI 2023. Laporan kajian yang disusun bersama Financial Services Volunteer Corps (FSVC) pada tahun 2025 memberikan analisis mendalam mengenai tata kelola, struktur partisipasi negara, serta praktik pengungkapan BUMN di sektor ekstraktif.

---

Perkembangan Kerangka Kelembagaan dan Regulasi

Pengesahan Undang-Undang BUMN Tahun 2025 menandai perubahan signifikan dalam tata kelola BUMN di Indonesia. Pembentukan Danantara sebagai entitas superholding BUMN, serta BP-BUMN sebagai lembaga pengawas, bertujuan untuk memperkuat pengelolaan investasi negara dan meningkatkan efektivitas pengawasan.

Meskipun reformasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan koordinasi antar entitas, perubahan kelembagaan tersebut juga menimbulkan implikasi terhadap mekanisme pelaporan, khususnya terkait transparansi aliran keuangan dan kejelasan pembagian tanggung jawab antar lembaga.

---

Partisipasi BUMN dalam Rantai Nilai Sektor Ekstraktif

BUMN di sektor ekstraktif memiliki keterlibatan yang luas di seluruh rantai nilai, mulai dari kegiatan eksplorasi dan produksi hingga pengolahan, transportasi, dan penjualan. Struktur holding dan subholding yang kompleks, khususnya pada Pertamina dan MIND ID, mencerminkan peran strategis BUMN dalam mengelola aset sumber daya alam negara.

Selain itu, partisipasi negara juga melibatkan pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang berperan dalam kepemilikan saham pada wilayah kerja tertentu, sehingga memperluas cakupan tata kelola sektor ekstraktif.

---

Evaluasi Praktik Pengungkapan Berdasarkan Standar EITI

Hasil evaluasi terhadap praktik pengungkapan BUMN menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki berbagai mekanisme publikasi informasi, termasuk melalui Portal Data Ekstraktif dan laporan korporasi. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dalam memenuhi standar transparansi yang diharapkan.

Beberapa temuan utama meliputi:

• Belum tersedianya kerangka materialitas yang konsisten dalam menentukan cakupan BUMN dan entitas terkait dalam pelaporan EITI;
• Keterbatasan pengungkapan terkait struktur kepemilikan, pengaturan ekuitas, dan peran tata kelola;
• Penyajian pendapatan negara dalam bentuk barang yang masih bersifat agregat dan belum terdisagregasi sesuai standar;
• Ketidakkonsistenan dalam pelaporan aliran keuangan antara BUMN dan pemerintah; serta
• Definisi dan pelaporan pengeluaran quasi-fiskal yang masih terbatas dan belum mencerminkan keseluruhan aktivitas yang relevan.

Selain itu, hambatan regulasi dan klausul kerahasiaan dalam kontrak turut mempengaruhi tingkat keterbukaan informasi yang dapat dipublikasikan.

---

Rekomendasi Penguatan Transparansi

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, laporan ini mengusulkan sejumlah langkah strategis yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan, antara lain:

• Penyusunan kerangka materialitas yang jelas untuk mengidentifikasi BUMN dan anak perusahaan yang relevan;
• Peningkatan transparansi dalam pengelolaan dan penjualan komoditas, termasuk mekanisme penetapan harga;
• Penguatan pelaporan transaksi keuangan antara BUMN dan pemerintah secara komprehensif;
• Perluasan definisi serta identifikasi pengeluaran quasi-fiskal; dan
• Pengembangan sistem pengungkapan yang lebih terintegrasi dan mudah diakses oleh publik.

Pengembangan template pelaporan standar juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan konsistensi dan kualitas data yang disampaikan.

Reformasi kelembagaan yang tengah berlangsung di sektor BUMN, khususnya melalui pembentukan Danantara, memberikan peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor ekstraktif. Dengan implementasi rekomendasi yang terarah dan konsisten, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kesesuaian dengan Standar EITI 2023, sekaligus mendorong tata kelola sumber daya alam yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kajian dapat diunduh disini Kajian Laporan FSVC-EITI Indonesia Final Report