"Diagnosis Persoalan Tata Kelola Perizinan Tambang" yang disusun oleh Publish What You Pay Indonesia pada tahun 2021, menyajikan analisis mendalam mengenai berbagai permasalahan dalam tata kelola perizinan tambang di Indonesia. Studi ini berfokus pada tiga provinsi kaya mineral, yaitu Aceh, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara, dengan tujuan memahami kondisi terkini dan tantangan yang dihadapi dalam proses perizinan tambang di daerah-daerah tersebut.

Latar belakang studi ini ialah menyoroti pentingnya tata kelola yang baik dalam sektor pertambangan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang maksimal demi kesejahteraan rakyat, sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, sektor pertambangan masih menghadapi banyak kendala seperti inkonsistensi regulasi, lemahnya penegakan hukum, dan praktik korupsi yang melibatkan proses perizinan. Pemerintah telah melakukan berbagai perubahan regulasi, termasuk revisi Undang-Undang Minerba, namun tantangan dalam implementasi masih tetap ada.

Studi ini menggunakan pendekatan good governance dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam menganalisis proses perizinan tambang. Metodologi yang digunakan meliputi analisis data sekunder dan diskusi kelompok terarah dengan pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi, perusahaan tambang, LSM, akademisi, dan masyarakat sekitar wilayah pertambangan.

Beberapa rekomendasi utama dari studi ini antara lain perlunya perbaikan regulasi yang lebih konsisten dan kuat, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan mekanisme transparansi dan partisipasi publik dalam proses perizinan tambang. Studi ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk inisiatif akuntabilitas sosial di sektor pertambangan, guna mendorong pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik dan berkelanjutan di Indonesia.

Adapun dokumen yang berisi kajian ini dapat diunduh pada tautan berikut ini:
Diagnosis Persoalan Tata kelola Perizinan Tambang