Dalam rangkaian kunjungannya ke Indonesia, Sekretariat EITI Internasional menggelar rangkaian kegiatan Selasa (15/11). Kegiatan diawali rapat dengan Multistakeholder Group (MSG) dan dilanjutkan penyelenggaraan  kegiatan Pre-Validation Workshop;  Open Extractive Technical Workshop dan Use of BO Data in Awarding Mining Licenses. Saat memberikan sambutan mewakili Sekretaris Jenderal KESDM, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Agus Cahyono Adi mengatakan Kementerian ESDM terus melakukan langkah perbaikan kualitas data melalui digitalisasi, integrasi data serta koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM. Peningkatan kualitas data akan memberikan nilai tambah aspek governance. “Melalui workshop ini, kita dapat melihat hal-hal yang masih kurang untuk disempurnakan untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas, nilai tambah dan competitiveness,” tutur  Agus Cahyono Adi.

Secara garis besar Pre-Validation Workshop berisi materi tentang ulasan singkat validasi pertama EITI Indonesia 2018; Keterlibatan pemangku kepentingan: Tindakan korektif dan pertanyaan workshop; Hasil dan Dampak: Tindakan korektif dan pertanyaan workshop; dan Panduan Validasi yang Direvisi (2021). Materi disampaikan oleh Asia Director and Anti-Corruption Lead Marie Gay Alessandra Ordenes. Open Extractive Technical Workshop berisi materi yang meliputi Peraturan terkait kewajiban BO MEME; Integrasi data Beneficial Ownership; Integrasi Data BO = Perizinan Usaha (OSS PBBR); Formulir Field BO di Aplikasi MEMR;  dan Tantangan penguatan data BO. Sedangkan workshop Use of BO Data in Awarding Mining License bertujuan membantu pembuatan daftar faktor yang perlu diperhatikan saat menggunakan data BO untuk uji tuntas dan integritas cek serta memberikan penilaian terkait informasi tambahan atau pelengkap yang diperlukan untuk membuat penilaian yang memadai.

Sebelumnya saat pertemuan dengan MSG, Asia Director and Anti-Corruption Lead Marie Gay Alessandra Ordenes  menginformasikan Dewan Internasional EITI telah  menerima permintaan kelompok multistakeholder EITI Indonesia untuk implementasi sebagian data mainstreaming pada 5 Oktober 2022 lalu. Marie Gay mengatakan seperti yang ditunjukkan dalam peta jalan pengarusutamaan, MSG akan bekerja dengan kementerian terkait untuk memperkuat pengungkapan sistematis rezim hukum dan fiskal (Persyaratan 2.1), daftar lisensi (Persyaratan 2.3) data eksplorasi (Persyaratan 3.1), data produksi (Persyaratan 3.2), data ekspor (Persyaratan 3.3), transportasi (Persyaratan 4.4), distribusi pendapatan (Persyaratan 5.1), transfer daerah (Persyaratan 5.2), pengeluaran kuasi fiskal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Persyaratan 6.2) dan kontribusi terhadap ekonomi (Persyaratan 6.3).

 “Sebagian data telah diarusutamakan, tetapi tetap membutuhkan perbaikan lebih lanjut. Dalam bekerja MSG diharapkan mematuhi peta jalan menuju pengarusutamaan penuh persyaratan,” ujar Marie Gay.

Marie Gay menambahkan Laporan EITI Tahunan akan terus diproduksi untuk memperkuat pengungkapan sistematis partisipasi negara (Persyaratan 2.6), transaksi yang terkait dengan BUMN (Persyaratan 4.5), alokasi kontrak dan lisensi (Persyaratan 2.2), pengeluaran sosial dan lingkungan (Persyaratan 6.1), dampak lingkungan ( Persyaratan 6.4), pembayaran subnasional (Persyaratan 4.6) dan untuk mengungkapkan data pajak dan pendapatan (Persyaratan 4.1), kontrak (Persyaratan 2.4), Beneficial Ownership (Persyaratan 2.5) dan penjualan bagian produksi negara (Persyaratan 4.2). “Pengarusutamaan persyaratan ini memiliki hambatan utama yang akan membutuhkan rencana jangka menengah dan jangka panjang,” tutur Marie Gay.  

Sambil menunggu pelaksanaan peta jalan pengarusutamaan, kata Marie Gay, Dewan Internasional EITI juga memutuskan Indonesia masih diwajibkan mengungkapkan kontrak sesuai Persyaratan 2.4. Sehubungan pengungkapan Beneficial Ownership, Indonesia diwajibkan mengungkapkan Beneficial Owners sesuai Persyaratan 2.5, dan bekerja untuk memperkuat daftar yang ada dan memastikan akses publik untuk memperoleh data. Dalam mengambil keputusan ini, Dewan Internasional EITI mencatat EITI Indonesia akan terus berlanjut meningkatkan kepatuhan hingga Persyaratan EITI teknis seperti kelengkapan (Persyaratan 4.1), data tingkat proyek disagregasi (Persyaratan 4.7) dan kualitas dan jaminan data (Persyaratan 4.9). Sebagai tindak lanjut keputusan Dewan Internasional EITI, Marie Gay mengatakan ada beberapa hal yang diharapkan dari MSG. Pertama,  mematuhi peta jalan hingga tercapainya  pengarusutamaan persyaratan yang maksimal. Ini termasuk tindakan nyata jangka pendek hingga jangka panjang sebagai solusi mengatasi hambatan. Kedua,  terus mengawasi dan meninjau implementasi pengarusutamaan data parsial dan memastikannya  sejalan dengan Standar EITI,  Ketiga, meninjau jaminan kualitas data pemerintah dan perusahaan. Keempat, mendorong penetapan setiap persyaratan dan pengungkapan data  secara sistematis. Kelima, implementasi arus utama yang dapat digunakan untuk mempersiapkan validasi.