Pada tahun 2010, Indonesia bergabung dengan EITI dan berkomitmen pada standar transparansi global dalam industri ekstraktif. EITI mengharuskan keterbukaan kontrak dan izin serta amandemen dan dokumen terkait di sektor ini. Laporan ini menyimpulkan bahwa keterbukaan kontrak memiliki berbagai manfaat. Bagi perusahaan, keterbukaan dapat memperkuat lisensi sosial, meningkatkan stabilitas operasi, dan melindungi dari risiko skandal. Bagi pemerintah, keterbukaan membantu dalam negosiasi dengan tekanan publik yang lebih besar dan meningkatkan akuntabilitas kebijakan. Namun, ada tantangan dan risiko yang harus dihadapi. Tantangan utama adalah pengujian konsekuensi untuk menentukan apakah informasi dapat dibuka. Risiko yang dihadapi meliputi gangguan persaingan usaha, perlindungan kekayaan alam, pelanggaran kerahasiaan kontrak, dan gangguan operasional. 

Untuk mengatasi risiko tersebut, diperlukan langkah mitigasi seperti pengendalian akses dan sensor informasi sensitif melalui pengujian konsekuensi berbasis risiko. Hasil simulasi uji konsekuensi menunjukkan bahwa informasi umum dalam kontrak/izin tidak mengandung risiko signifikan, tetapi informasi detail seperti jumlah kewajiban dan lokasi tambang mengandung risiko moderat. Laporan ini merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan keterbukaan, antara lain merumuskan pedoman pelaksanaan uji konsekuensi berbasis risiko, melakukan uji konsekuensi terhadap seluruh dokumen kontrak/izin pertambangan, dan memodifikasi sistem MoDI untuk mendukung keterbukaan kontrak/izin.

Kesimpulan dari laporan ini adalah bahwa pemerintah perlu meninjau ulang Lembar Pengujian Konsekuensi 001/2020 dan memastikan informasi yang dikecualikan tetap dapat diakses dengan sensor informasi sensitif. Selain itu, perlu dilakukan uji konsekuensi secara menyeluruh dan menetapkan teknik mitigasi yang sesuai. Laporan ini juga merekomendasikan konsultasi dan kolaborasi dengan stakeholder untuk mengidentifikasi risiko dan menetapkan langkah mitigasi yang tepat serta meningkatkan transparansi melalui modifikasi sistem informasi yang mendukung keterbukaan kontrak/izin. Dengan demikian, laporan ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk meningkatkan transparansi di industri ekstraktif Indonesia melalui penilaian risiko dan langkah-langkah mitigasi yang terstruktur.

Laporan dapat diunduh pada tautan berikut: Download