Forum Multi Stakeholder Antusias Berpartisipasi dalam Rapat Konsultasi Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia

Kementerian ESDM selaku Sekretariat EITI Indonesia menyelenggarakan Rapat Konsultasi Forum Multi Stakeholder Group (MSG) EITI Indonesia secara daring. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah pusat dan daerah, industri dan masyarakat sipil. Dari pemerintah pusat dan daerah hadir perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, SKK Migas, Badan Pengelola Migas Aceh serta Dinas ESDM Provinsi Aceh. Perwakilan asosiasi industri yang hadir berasal dari Indonesian Petroleum Association (IPA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), dan Indonesian Mining Association (IMA). Sementara organisasi masyarakat sipil diwakili oleh PWYP Indonesia dan IDEA (8/2/2022). Rapat Konsultasi memiliki dua agenda utama, yaitu pembahasan Laporan EITI Indonesia ke-9  dan draft Rencana kerja EITI Indonesia tahun 2022.
“Apresiasi atas upaya dan kerjasama dari seluruh anggota MSG yang telah berperan aktif dalam mendorong tranparansi industri ekstraktif melalui penyusunan Laporan EITI serta menghimbau semua anggota stakeholder dapat mendukung secara aktif mainstreaming EITI atau systematic disclosure melalui pembangunan Portal EITI sebagai upaya mempromosikan transparansi dan akuntabiilitas yang lebih baik pada sektor ekstraktif di Indonesia”, ujar Bapak Sampe Purba selaku Ketua Pelaksana Harian EITI Indonesia mewakili Sekretaris Jenderal KESDM dalam membuka Forum MSG.
Selanjutnya, rapat konsultasi dipimpin oleh Kepala Pusat Data dan Informasi KESDM, Bapak Agus Cahyono Adi. Sesuai agenda, pembahasan pertama adalah tentang Laporan EITI Indonesia ke-9 yang telah disusun sejak akhir 2021. Laporan transparansi industri ekstraktif yang ke-9 ini terdiri dari tahun 2019 dan 2020. Beberapa poin penting yang dibahas adalah ruang lingkup laporan, perbaikan dalam laporan EITI Indonesia ke-9 dibandingkan laporan periode sebelumnya, kendala yang masih ada dan perlu diselesaikan, aliran penerimaan dari industri ekstraktif tahun 2020, serta kontribusi sektor industri ekstraktif pada perekonomian nasional. Dalam paparan tentang revenue flow industri ekstraktif, Kepala Pusdatin menjelaskan bahwa pendapatan yang tercatat diterima negara dari migas dan minerba tahun 2020 sebesar Rp 228,18 triliun. Sementara, aliran dalam bentuk transfer ke daerah berupa DBH migas dan minerba adalah Rp 43,47 triliun. Di samping itu, dijelaskan bahwa terdapat kontribusi industri migas dan minerba dalam aspek lingkungan dan sosial kepada masyarakat.
Agenda kedua adalah membahas tentang Rencana Kerja EITI Indonesia tahun 2022. Terdapat 8 komponen utama dalam rencana kerja, di antaranya peningkatan partisipasi stakeholder, sistematic disclosure, transparansi dan akuntabilitas keterbukaan kontrak dan beneficial ownership, dan persiapan validasi tahun 2023.
Anggota Forum MSG juga memberikan tanggapan secara antusias. Perwakilan dari Kemenkeu mendukung untuk menyiapkan data-data keuangan yang dibutuhkan dalam bentuk akses data langsung atau API, yaitu untuk data-data yang bersifat publik. Wakil dari masyarakat sipil memberikan catatan yang komprehensif tentang penerimaan negara dari pajak yang belum dirinci per perusahaan dan per sektor ekstraktif, perlunya nama-nama perusahaan yang melapor dan tidak melapor untuk dicantumkan, kerangka hukum UU Cipta Kerja yang perlu diperbaiki, upaya konkrit transparansi kontrak, forum transisi energi dalam konteks G20, serta kolaborasi dari masyarakat sipil pada rencana kerja. Perwakilan industri dari IMA dan IPA mengangkat tentang kelanjutan upaya keterbukaan kontrak dalam bentuk uji konsekuensi yang konkrit dan mengingatkan bahwa data migas termasuk kontrak memerlukan izin dari SKK Migas. Perwakilan dari Ditjen Minerba menegaskan perlunya indikator tingkat transparansi yang semakin meningkat. Kemudian, perwakilan Sekretariat EITI Internasional menjelaskan bahwa kemajuan transparansi EITI Indonesia akan ditinjau dalam bentuk validasi yang akan dilakukan bulan April 2023. Untuk itu, Forum MSG dapat mempersiapkan melalui rencana kerja yang telah dilandasi pada tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sektor ekstraktif secara berkelanjutan.
Rapat Konsultasi ini menyepakati beberapa hal. Pertama, semua anggota MSG, khususnya Kementerian/Lembaga terkait, dapat memberikan masukan pada Laporan EITI ke-9 hingga 20 Februari 2022 yang selanjutnya akan dikirimkan kepada Sekretariat EITI Internasional pada Maret 2022. Kedua, semua anggota MSG dapat memberikan masukan pada draft Rencana kerja EITI Indonesia 2022 hingga waktu 2 minggu. Ketiga, kendala dalam penyusunan laporan akan ditindaklanjuti melalui pembahasan dengan instansi teknis terkait. Keempat, perlunya menindaklanjuti usulan forum transisi energi sebagai kontribusi EITI Indonesia dalam kerangka Indonesia menjadi Presidensi G20 tahun 2022. 

Unduh Dokumen  :  

220208-MoM-MSG-Meeting_3
220203_Rapat_MSG_10