Training Regional EITI, Manila, Filipina

Perwakilan EITI Indonesia dan sejumlah perwakilan negara anggota EITI di Asia Pasifik (Filipina, Mongolia, Myanmar, Kepulauan Solomon, Timor Leste, Papua Nugini) mengikuti Training Regional EITI di Hotel Conrad, Manila pada tanggal 25-27 Oktober 2017. EITI Indonesia mengirimkan 6 delegasi yang merupakan perwakilan dari Sekretariat EITI, pemerintah, asosiasi perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil. EITI Indonesia hadir dalam kegiatan tersebut untuk memperoleh informasi arah kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh EITI Internasional, mengembangkan jaringan (networking) dengan berbagai komunitas EITI, dan untuk memperoleh pembelajaran (lesson learned) dari pengalaman negara-negara lain, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik dalam pelaksanaan EITI di negara masing-masing.

Kegiatan training regional yang waktu pelaksanaannya bersamaan dengan Rapat Dewan EITI ke-38 tersebut, dibuka oleh Ketua Dewan EITI, Fredrik Reinfeldt yang menjelaskan pentingnya training untuk menyampaikan langkah-langkah yang akan dilaksanakan EITI dalam perbaikan tata kelola industri ekstraktif.  Sejumlah agenda dibahas dalam kegiatan tersebut terutama bagaimana dampak/impact EITI pada perbaikan tata kelola di masing-masing negara.

Dalam sesi pembahasan strategi EITI, tiap-tiap negara diminta mempresentasikan isu-isu apa saja di industri ekstraktif yang menjadi perbincangan di masing-masing negara. Perwakilan Indonesia menyampaikan isu perpanjangan izin Freeport, perijinan (termasuk Ijin Usaha Pertambangan (IUP), dan Beneficial Ownership). Ketua Tim Sekretariat EITI, Edi Tedjakusuma menyampaikan bahwa yang sering ditanyakan dalam pelaksanaan EITI adalah apa manfaat EITI dan kenapa negara-negara kaya industri ekstraktif belum bergabung dengan EITI? Anggota Dewan EITI dari Kementerian Keuangan Filipina, Asec. Ma. Teresa M. Habitan menyatakan bahwa manfaat EITI harus disesuaikan dengan prioritas pemerintah di negara masing-masing dan hanya tinggal menunggu waktu negara-negara kaya industri ekstraktif untuk bergabung dengan EITI. Negara yang bergabung dengan EITI dan menjadi negara ke-53 anggota EITI adalah Meksiko yang merupakan salah satu negara kaya industri ekstraktif di dunia.

Dalam diskusi tentang dampak pelaksanaan EITI, Perwakilan dari beberapa negara mempresentasikan tentang dampak pelaksanaan EITI di negara masing-masing. Perwakilan dari Filipina, Mongolia, dan Papua Nugini mempresentasikan pelaksanaan EITI di negara masing-masing. Beberapa perwakilan negara lainnya juga menyampaikan dampak pelaksanaan EITI, termasuk Indonesia. Edi Tedjakusuma menyampaikan dampak pelaksanaan EITI di Indonesia tentang keterbukaan data untuk publik, transparansi Commodity Trading, dan Beneficial Ownership (BO). Pelaksanaan transparansi BO di Indonesia mendapatkan apresiasi dari Dewan EITI karena telah melibatkan berbagai instansi/lembaga dan untuk memenuhi berbagai inisiatif global seperti EITI, FATF, G-20, dan Komitmen di Konferensi Anti-Korupsi pada tahun 2016.

Dalam sesi tentang pembahasan mainstreaming, ke depannya negara-negara pelaksana EITI diharapkan memenuhi Standar EITI melalui sistem pelaporan pemerintah dan perusahaan (database, web, laporan perkembangan tahunan, portal data, dll) daripada mengandalkan Laporan EITI. Apabila semua data sudah bisa didapatkan dan terbuka di masing-masing web kementerian, rekonsiliasi data sudah tak begitu diperlukan karena perbedaan hasil rekonsiliasi di Laporan EITI di beberapa negara (termasuk Indonesia) tak begitu signifikan. Pelaporan perkembangan tata kelola dan analisis isu-isu tata kelola industri ekstraktif lebih diperlukan untuk mendorong dampak dari pelaksanaan EITI daripada rekonsiliasi data.

Salah satu materi yang paling penting dalam Training Regional ini adalah pembahasan tentang validasi, karena Indonesia akan menjalani validasi pada tahun 2018 mendatang. Validasi dilakukan untuk mengukur kepatuhan dan menjaga agar semua negara anggota EITI menggunakan standar yang sama dalam pelaksanaan EITI. Beberapa hal yang harus disiapkan oleh Sekretariat EITI dan Tim Pelaksana EITI yaitu seluruh dokumen dalam pelaksanaan EITI di tahun sebelumnya seperti notulensi, infografis, rencana kerja, rencana kegiatan komunikasi dll. Setelah semua dokumen terkumpul, Sekretariat EITI Internasional akan berkunjung ke Indonesia untuk memeriksa dokumen dan berkonsultasi dengan para multipihak. Setelah itu akan dilakukan validasi oleh Validator Independen yang akan memberikan laporan ke Komite Validasi. Setelah itu, Komite Validasi akan memberikan rekomendasi kepada Dewan EITI mengenai kepatuhan suatu negara dalam pelaksanaan Standar EITI, dan apabila ada tindakan atau perbaikan yang diperlukan. Keputusan status suatu negara di keanggotaan EITI akan ditentukan oleh keputusan di Rapat Dewan EITI. Indonesia diharapkan langsung mendapatkan nilai satisfactory progress agar tetap mempertahankan status compliant/patuh standar global transparansi.