Peran Transparansi Data Dan Informasi Industri Ekstraktif Untuk Pembangunan Berkelanjutan Rendah Karbon

Pada 3 Desember 2021, Sekretariat EITI Indonesia menyelenggarakan dialog “Pentingnya Transparansi Industri Ekstraktif Dalam Pembangunan Berkelanjutan Rendah Karbon” untuk melihat tantangan dan peluang Indonesia terhadap transisi energi . Diskusi ini dimoderatori oleh Fabby Tumiwa, Direktur IESR  dan Dr. Komaidi Notonegoro, Direktur ReforMiner serta mengundang para anggota dalam anggota Forum Multistakeholder Group dan media massa.

Narasumber Sektor Pertambangan yaitu  Ir. Sujatmiko Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, Parisman Ihwan, S.E, M.M Ketua Komisi IV DPRD Riau, Niko Chandra, S.T Kepala Divisi Mining & Minerals Industry Institute, Dr. Muhamad Muhdar, S.H, M.H Akademisi Universitas Mulawarman, Baihaqi Hazami, S.T, M.Si Kepala Bidang EBTKE Kalimantan Timur , Aryanto Nugroho PWYP Indonesia, Djoko Widjajanto Direktur Eksekutif IMA, Hendra Sinadia Direktur Eksekutif APBI

Narasumber Sektor Migas diisi oleh Ir. Wakhid Hasyim, M.T Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Demsi Aswan VP Group Strategy, Investment & Perform. Mg, Pipi Pujiani Ketua Komite Safety dan Environment IPA/BP Tangguh, Assoc. Prof Herianto, Ir. Drs. Msc. PhD Akademisi Universitas UPN, Dakelan S.Pd, M.IP Forum Indonesia Transparansi Anggaran Jawa Timur,  dan Ike Widyaningrum Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA.

Mengawali diskusi kali ini, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi selaku Ketua Sekretariat EITI mengatakan, seluruh pemangku kepentingan harus membangun komunikasi untuk memaksimalkan pemanfaatan industri ekstraktif.  “Industri ekstraktif sangat kental dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang intensitas karbonnya cukup tinggi. Jadi kita harus bersama-sama untuk mengkomunikasikan. Jadi kita fokus adalah bagaimana membangun komunikasi antarpihak untuk bisa menyikapi, bahwa menuju NZE ini kontribusi dari sektor pertambangan masih bisa terus berlanjut, baik itu dari kontribusi secara langsung maupun hasil dari transisi yang ada,”

Energi primer Indonesia saat ini didominasi oleh bahan bakar fosil, yang berkontribusi sekitar 87,8% dari total energi primer, dan pembakarannya berdampak pada perubahan iklim. Pemerintah Indonesia juga telah berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan transparansi data dari kegiatan industri ekstraktif, yakni industri minyak dan gas bumi (Migas) serta mineral dan batubara (Minerba).

Transisi energi dinilai akan mengubah wajah industri ekstraktif dan perubahan tersebut akan berdampak kepada seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, hingga masyarakat.  “Mari kita bersama-sama menyiapkan diri untuk ke sana. Tentunya perubahan ini akan berdampak pada semua stakeholder. Kita perlu tingkatkan komunikasi kepada Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat, bagaimana merencanakan transisi dan penggunaan energi fosil dengan baik. Hal itu tentu membutuhkan transparansi data industri ekstraktif,” tandas Agus.

Dengan adanya data industri ekstraktif yang dapat diakses secara setara oleh semua pihak, maka baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan transisi energi, membantu dan mendukung mendukung pelaku industri, pemerintah daerah dan masyarakat, serta akademisi untuk mengambil posisi, keputusan, dan implementasi skema transisi apa yang lebih sesuai, baik di tingkat lokal, provinsi, dan nasional. Oleh karena itu, transparansi data dan informasi industri ekstraktif penting bagi upaya mendorong energi yang berkelanjutan di Indonesia. Demikian pula, dengan adanya data dan informasi tersebut, stakeholder dapat melakukan analisa, mengukur dampak dan manfaat transisi energi dari sisi sosial dan ekonomi yang mungkin ditimbulkan. Transparansi pendapatan migas dan minerba memainkan peran penting bagi ekonomi Indonesia, tercatat pada tahun 2019 industri eksktraktif memberikan kontribusi sebesar Rp. 147,42 triliun terhadap penerimaan negara dan lebih dari 157 ribu orang bekerja di sektor industri ekstraktif. (sumber: Laporan EITI Indonesia ke – 8). Rata-rata kontribusi batubara terhadap PNBP Minerba sejak tahun 2018 hingga semester I-  2021 sebesar 80,5%. (sumber : Ditjen Minerba)

KESDM juga membuat arah  roadmap pengembangan dan pemanfaatan batubara sebagai misi untuk optimalisasi pemanfatan batubara dalam negeri dengan penerapan teknologi ramah lingkunan (Clean Coal Technologi) hingga 2045 yaitu penyiapan dan pembangunan industry berbasis batubara serta studi penerapan teknologi batubara bersih (CCT), peningkatan pembangunan industry berbasiskan batubara serta studi penerapan teknologi batubara bersih (CCT), industry berbasis batubara sebagai solusi ketahanan energi dan industry nasional dan optimalisasi implementasi CCT pada hilirisasi batubara termasuk PLTU

Ke depan, seiring dengan komitmen global dalam mengatasi dampak perubahan iklim, serta dorongan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, transparansi yang telah berjalan pada industri ekstraktif akan menentukan restrukturisasi usaha dari para pelaku usaha. Selain itu, transparansi data juga membantu Pemerintah Daerah untuk merencanakan transisi dan strategi pembangunan ekonomi yang akan dilakukan. Sementara bagi masyarakat, pentingnya transparansi data pada industri ekstraktif bermanfaat untuk memberikan pemahaman transisi energi yang lebih baik agar dapat terlibat pada rumusan perencanaan pembangunan dan alokasi penerimaan SDA yang lebih optimal untuk mendukung transisi energi dan transisi ekonomi.

Kegiatan EITI yang menjadi standar global bagi transparansi penerimaan negara dari industri ekstraktif telah memberikan sejumlah dampak positif bagi Indonesia dalam menciptakan good governance, akuntabilitas publik, perbaikan iklim investasi, dan pencegahan korupsi. Laporan EITI Indonesia diharapkan dapat lebih lebih maju dan rinci untuk mendukung pelaksanaan transisi energi, mengingat keunikan yang dimiliki Indonesia.