Kunjungan Sekretariat EITI Internasional Terkait Pre-validation Workshop Forum Multi Stakeholder Group (MSG) Persiapan EITI Validation 2024

Direktur Teknik, Alex Gordy dan Manajer Asia EITI Internasional, Brenda Jay berkunjung ke Jakarta pada 4 – 12 September 2023. Kedatangan wakil dari Sekretariat EITI Internasional tersebut untuk melakukan koordinasi terkait pelaksanaan beberapa agenda EITI di Indonesia  terutama pelaksanaan Workshop Beneficial Ownership (BO) dan Pre Validation untuk persiapan penilaian validasi Indonesia pada tahun 2024.

Kamis, 7 September 2023 Sekretariat EITI Internasional melaksanakan Workshop kepadaForum MSG EITIIndonesia di hotel Pullman Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk

1. Membahas pengisian template validasi, untuk membuat Corrective Action dalam 3 bulan kedepan menuju Proses Validasi Indonesia tahun 2024
2. Mereviu Standard EITI dalam memenuhi Implementing Country dalam memenuhi tata kelola pada skala nasional
3. Lokakarya akan mengidentifikasi celah/ corrective actions, apa yang sudah dilakukan vs standard international EITI
4. Timeline harus dimanfaatkan dengan optimal untuk melakukan menjelang validasi di Januari 2024

Direktur Teknis EITI Internasional menyampaikan beberapa dari anggota MSG masih belum melihat templat validasi EITI. Sekretariat EITI telah menyusun sebagian Template Validasi mungkin itu sudah cukup, namun mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan jika hanya mengandalkan Sekretariat EITI untuk melakukan semua pekerjaan. Maka akan melewatkan banyak hal karena Sekretariat EITI tidak mengetahui apa yang mungkin dilakukan oleh anggota MSG selama ini, sehingga sangat penting bagi MSG untuk terlibat baik hari ini maupun dalam empat bulan kedepan sebelum pelaksanaan Validasi pada tahun 2024 untuk mendokumentasikan apa yang telah dilakukan dalam empat tahun terakhir. Ujar Alex

“Tujuan dari persyaratan dalam panduan validasi yaitu metodologi untuk validasi sehingga tujuan dari persyaratan pada rencana kerja nasional adalah perencanaan tahunan proses EITI mendukung implementasi prioritas nasional untuk Industri yang di ekstraksi. jadi Indonesia melakukan pelaksanaan EITI tidak hanya untuk membuat laporan saja dan untuk membahagiakan OSLO”. Tambah Alex

Rencana Kerja EITI harus menjadi dokumen pertanggungjawaban MSG dan setiap tahun konstituen merupakan tanggung jawab yang sangat berat bersama anggota MSG. Rencana Kerja harus mewakili cukup banyak Stakeholder sehingga harus bertanggung jawab kepada Stakeholder yang tidak hanya diwakili. Itulah tujuan dari persyaratan ini dan kemudian dapat melihat semua aspek teknis dari apa yang perlu dimasukkan ke dalam rencana kerja itu.

MSG harus menjelaskan kepada publik, perusahaan, pemerintah hingga tingkat tertinggi terkait pelaksanaan EITI. Ini adalah indeks nyata yang diberikan dan tidak mengherankan jika mungkin pemerintah atau perusahaan atau masyarakat luas mengatakan mengapa Indonesia harus melakukan persyaratan EITI. Untuk terus mendorong akuntabilitasnya sehingga harus menerbitkan sesuatu berupa laporan kemajuan tahunan. Bisa juga jenis dokumen yang lain dan perlu untuk dipublikasikan agar dapat diakses publik.

1.5. Work Plan, monitoring and review

1. mencakup aktivitas-aktivitas yang realistis dari pemerintah, sektor swasta dan komunitas masyarakat sipil, perlu diskusi dan masukan dari MSG
2. Gaps/ corrective action dari validasi tahun 2019 untuk Indonesia, yang menjadi pertanyaan:

7.4 Outcomes and impact of EITI implementation on natural resource governance

1. memastikan public monitoring yang kontinu dan realistis
2. Review tahunan yang terakhir dipublikasi adalah di tahun 2017, draft progress tahunan terkumpul sejak

7.1 Public Debate

1. This requirement is at the core of EITI. Diperlukan komunikasi aktif dari sekretariat nasional, MSG dan publik secara umum. Memastikan adanya
2. Beberapa highlight corrective actions dari validasi 2019:
3. Indonesia must ensure that the EITI Report and EITI Data circulated
4. Progress Strategi komunikasi EITI Indonesia dan pelibatan Stakeholder
5. Semua persyaratan EITI adalah multi-stakeholder dependent
6. Apakah MSG yang hadir saat ini memahami dan melaksanakan strategi komunikasi yang ada?
7. Disarankan untuk saling membandingkan dan mempelajari cerita sukses dari negara lain.

7.2 Data accessibility and open data

1. Open data policy: clear rules on data, release, use and reuse
2. EITI report data in open format: where is this published?
3. Some data missing from summary data files for EITI

7.3 Recommendations from EITI Implementation

1. Data can make a change by disseminating the data and following up on lessons learnt.
2. MSG perlu mengawasi sekretariat nasional EITI
3. Tanda bahaya jika rekomendasi yang sama di dalam laporan validasi setiap tahun
4. Follow up hanya pada rekomendasi-rekomendasi yang digunakan untuk menerbitkan laporan EITI namun rekomendasi-rekomendasi selain itu cenderung tidak ditindaklanjuti.

Pada kegiatan ini juga diadakan diskusi dari masing-masing perwakilan MSG dari Pemerintah Pusat, Asosiasi, Perusahaan dan CSO. Dan menghasilkan beberapa informasi yang didapatkan diantaranya sebagai berikut:

Workshop Pembahasan Rekomendasi Validasi  (#7.3)

1. Di dalam proses validasi perlu disampaikan isu transisi yang dihadapi per 2020, pasca report validasi 2019. Di tahun 2022, EITI Indonesia vakum, sesuai dengan peraturan presiden, yang disusul dengan transisi kelembagaan. Bahwa seharusnya EITI berada di bawah koordinasi tidak hanya dari ESDM tetapi juga Kemenkeu.
2. Para pemegang kepentingan melakukan perannya untuk mendorong kembali diterapkan di Indonesia setelah vakum.
3. Salah satu tindak lanjut rekomendasi: dibangunnya portal data EITI di Pusdatin
4. Dibutuhkan champion yang berpengaruh dan berkomitmen untuk mengawal implementasi standard EITI di Indonesia.

Workshop Pembahasan Pemerintah  (#1.1)

1. Anggota MSG yang hadir pada diskusi MSG wakil yang hadirkan selalu berbeda, sehingga menjadi hambatan dalam melaksanakan progress
2. Dari segi kebutuhan data untuk pelaporan EITI sudah dilakukan koordinasi dengan baik diantaranya SKK Migas, Kemenkeu, Minerba dan lain sebagainya
3. Tantangan dalam melibatkan pejabat senior dalam kegiatan EITI, tantangannaya dalah bagaiaman menyampiakan kesepakatn ke level ke atas, walaupun sekretariat EITI sudah menyampaikan hasil catatan rapat
4. Mau dibawa kemana EITI Indonesia yang membutuhkan komitmen level atas perlu adanya Champion sebagai pelopor pelaksanaan EITI di Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan dalam Implementasi EITI
5. Langkah Konkret yang diperlukan dari grass root adalah adanya pertemuan tingkat tinggi antar instansi pemerintah yang berkaitan dengan EITI, dibutuhkan adanya agreement dalam melaksanakan EITI sesuai dengan amanat Perpres 82 tahun 2020. 

Workshop Pembahasan Perusahaan  (#1.2)

Terkait dengan keterlibatannya dalam  MSG meeting melalui kehadiran IMA

1. Asosiasi pernah melakukan proses diskusi melalui email, WA dan Google Form namun respon tidak terlalu banyak, karena topik EITI tidak terlalu menarik untuk di diskusikan.
2. Perusahaan dapat dibagi dalam 2 kelompok:
3. Kebutuhan perusahaan dalam reporting EITI dan
4. Tidak membutuhkan EITI. Bagi perusahan yang membutuhkan EITI. MisalI Pertamina kaitannya dengan ESG dan PT Freeport juga harus terlibat dalam EITI di masing2 negara
5. Bagaimana mendorong perusahaan yang belum butuh EITI dan yang dapat mendorong adalah peran pemerintah dari High Level. Sehingga harapan dari asosiasi untuk perusahaan harus memiliki kewajiban etik yang harus dipenuhi dalam EITI, dimana ketika perusahan ditanyakan pada komisi 7 pada DPR yang akan ditanyakan adalah peran dalam pelaksanaan EITI.

Workshop Pembahasan CSO  (#1.3)

1. Keterlibatan masyarakat sipil sangat baik dalam pelaksanaan implementasi EITI, banyak contoh kegiatan EITI seperti Thematic Dialog, FGD dan Workshop.