Pada 17 September 2024, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyelenggarakan Konferensi Nasional Tata Kelola Energi dan Sumber Daya Alam (SDA), dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan media. Acara ini berfokus pada tiga isu utama: tantangan transisi energi, peran strategis mineral kritis, serta penguatan tata kelola untuk pencegahan korupsi di sektor ekstraktif. Berbagai sesi paralel diadakan untuk mendiskusikan topik-topik krusial ini, yang relevan dengan situasi energi dan SDA di Indonesia saat ini.

Transisi Energi: Solusi Utama Menghadapi Krisis Iklim

Sesi yang dibawakan oleh Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), menyoroti pentingnya transisi energi sebagai strategi utama untuk mengatasi krisis iklim. Indonesia, sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia, memiliki peran penting dalam transisi energi global, terutama melalui penyediaan mineral kritis seperti nikel yang digunakan dalam baterai kendaraan listrik. Kebijakan larangan ekspor bijih nikel sejak 2020 telah memberikan dampak signifikan, meningkatkan nilai ekspor hingga 10 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Fabby juga menggarisbawahi bahwa pengelolaan SDA yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk memastikan bahwa transisi energi berjalan secara adil dan inklusif.

Namun, di balik kesuksesan peningkatan nilai ekspor nikel, terdapat tantangan besar terkait tata kelola. Banyak pelaku industri yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), yang dapat berakibat pada dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Oleh karena itu, Fabby menekankan perlunya kebijakan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan.

Pengelolaan Mineral Kritis: Peluang dan Tantangan Indonesia

Dalam sesi paralel yang diwakili oleh Indonesian Mining Association (IMA), dibahas peran strategis mineral kritis seperti nikel dan tembaga dalam mendukung transisi energi global. Mineral-mineral ini menjadi komponen penting dalam teknologi energi terbarukan, seperti baterai kendaraan listrik dan turbin angin. Sejak diterapkannya kebijakan hilirisasi mineral, Indonesia berhasil meningkatkan nilai tambah produk SDA di dalam negeri, khususnya pada industri pengolahan nikel.

Namun, meskipun ada peningkatan nilai ekspor dan investasi di sektor ini, sesi ini juga menyoroti tantangan-tantangan besar, seperti potensi kerusakan lingkungan akibat ekspansi tambang, serta perlunya regulasi yang lebih kuat untuk memastikan pengelolaan SDA dilakukan secara berkelanjutan. Penguatan kapasitas di level pemerintahan dan pelaku industri sangat diperlukan, khususnya dalam penerapan standar ESG yang mengedepankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Tata Kelola dan Transparansi: Upaya Mencegah Korupsi di Sektor Ekstraktif

Dalam sesi lainnya, Chrisnawan Anditya, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian ESDM, menekankan pentingnya peningkatan transparansi dalam tata kelola SDA untuk mencegah korupsi. Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah konkret, seperti menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan mengembangkan sistem Simbara untuk memastikan keterbukaan informasi dalam industri tambang. Selain itu, penerapan inisiatif Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) di Indonesia juga telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas.

Chrisnawan menyampaikan bahwa salah satu fokus utama dari pelaksanaan EITI di Indonesia adalah pengungkapan Beneficial Ownership (BO), yaitu pengungkapan pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki atau mengendalikan perusahaan ekstraktif. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi yang sering kali disamarkan melalui struktur kepemilikan yang kompleks.

Namun, tantangan tetap ada. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan sektor energi masih tergolong rendah, dan masih ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Transparansi dalam hal kontrak, distribusi pendapatan, dan penggunaan SDA harus terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa keuntungan dari SDA dapat dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.

Tantangan dan Ketahanan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)

Sesi lain dalam konferensi ini juga membahas tantangan yang dihadapi organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia dalam menjaga ketahanan mereka di tengah situasi global yang tidak menentu. Meliana Lumbantoruan dari PWYP Indonesia mengungkapkan bahwa banyak OMS menghadapi kesulitan dalam mencapai kemandirian finansial karena semakin menurunnya dukungan pendanaan dari pihak internasional. Untuk mengatasi masalah ini, PWYP Indonesia memperkenalkan proyek Precise, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kewirausahaan OMS agar mereka bisa lebih mandiri secara ekonomi.

Harapannya, anggota koalisi PWYP didorong untuk mengembangkan unit usaha yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi organisasi mereka. Precise memberikan pelatihan kewirausahaan, pendampingan, serta dukungan permodalan untuk menciptakan OMS yang mandiri dan tahan terhadap tantangan finansial.

Nany Afrida dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyoroti tantangan yang dihadapi media dalam meliput isu-isu sensitif, seperti korupsi dan lingkungan. Pada tahun 2023, terdapat peningkatan 42,62% dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis, dan ini menunjukkan adanya tekanan terhadap kebebasan pers di Indonesia. Afrida juga mengungkapkan bahwa banyak media dimiliki oleh kelompok oligarki, yang berpotensi membatasi independensi pers.

Rekomendasi Kebijakan: Mewujudkan Tata Kelola SDA yang Berkelanjutan

Konferensi ini menghasilkan beberapa rekomendasi penting yang diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintahan baru dalam menghadapi tantangan tata kelola SDA. Salah satu rekomendasi utama adalah mempercepat transisi energi melalui pengembangan energi terbarukan dan hilirisasi industri SDA. Pemerintah juga didorong untuk memperkuat regulasi yang mendukung keterbukaan informasi dan akuntabilitas di sektor ekstraktif.

Selain itu, peran masyarakat sipil sangat krusial dalam mengawasi implementasi kebijakan pemerintah di sektor ini. Keterlibatan publik dalam pengawasan tata kelola SDA tidak hanya dapat meningkatkan transparansi, tetapi juga dapat mencegah terjadinya korupsi. Urgensi pembentukan dana abadi untuk OMS juga diangkat dalam konferensi ini, dengan harapan dapat membantu organisasi masyarakat sipil dalam menghadapi tantangan finansial.

Secara keseluruhan, konferensi ini menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mewujudkan tata kelola energi dan SDA yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan. Indonesia memiliki peluang besar untuk memimpin transisi energi global, namun hal ini harus dilakukan dengan memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial.