Jakarta. Selasa, (21/2).  Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengungkapkan, Pemerintah terus meningkatkan tata kelola yang baik di sektor ekstraktif. Pada tahun 2017 Indonesia memiliki skor yang memuaskan dalam Resource Governance Index (RGI). Saat ini dan kedepan upaya tersebut masih terus ditingkatkan. “EITI memberikan kerangka kerja untuk tata kelola yang transparan dan akuntabel dan dapat membantu untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko korupsi. Dengan memantau perusahaan dan pemerintah yang berpartisipasi dalam prakarsa ini, EITI dapat membantu mengidentifikasi area dimana korupsi terjadi, dan membantu memberantasnya,” ujar Agus Cahyono Adi saat menjadi narasumber dalam PWYP Knowledge Forum bertajuk “Peran EITI dalam Mendukung Agenda Anti Korupsi”  di Jakarta Rabu. (15/2).

Forum tersebut juga menghadirkan beberapa narasumber seperti Direktur Asia dan Ketua Anti Korupsi Sekretariat EITI Internasional, Marie Gay Alessandra Ordenes, Penasihat Anti Korupsi USAID Indonesia sekaligus Pengajar Paramadina Graduate School of Diplomacy (PGSD) Universitas Paramadina, Ahmad Qisa’i, dan Deputi Sekjen Tranparency International Indonesia, Wawan Heru Suyatmiko. Acara dipandu oleh Alternate Wakil CSO EITI Indonesia,  Yusnita Ike Christansi.  

Inisiatif Antikorupsi di Sektor Industri Ekstraktif di Indonesia dituangkan dalam Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) yaitu melalui: Kebijakan satu peta di industri ekstraktif (yaitu, MOMI dan Geoportal ESDM); Transparansi Beneficial Ownership (bo.ahu.go.id/bo.esdm.go.id); mengadopsi sistem berbasis IT dalam proses bisnis perizinan/izin/persetujuan Ditjen Migas dan SKK Migas; meningkatkan akuntabilitas penerimaan negara dengan mengurangi selisih perhitungan PNBP Migas; integrasi aplikasi perizinan di ESDM dengan Online Single Submission (OSS) dan wajib pajak; wajib menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP); dan penjaminan kuantitas produksi data migas dan pengembangan Data Repository Migas melalui Migas Data Repository (MDR). Tindakan pencegahan korupsi sektor ekstraktif juga dilakukan di luar Aksi PK yaitu melalui inisiatif yang jelas dan bersih sebagai bagian dari proses perbaikan izin pertambangan dan reformasi perdagangan komoditas migas melalui pembentukan Pertamina Integrated Supply Change.

Aksi pencegahan korupsi sektor ekstraktif semakin kuat dengan hadirnya Geoportal ESDM yang merupakan aplikasi esdm terkait EITI yang juga berkontribusi menanggulangi korupsi. Data geoportal ESDM ini dapat mengurangi korupsi dengan menyediakan data pemerintah yang lebih transparan dan layanan online pemerintah yang efektif. Melalui Geoportal ESDM, upaya Pemerintah untuk mengurangi pengaruh kepentingan pribadi dan meningkatkan transparansi publik semakin efektif.

Selain itu, melalui Geoportal ESDM, data dipilah per-perusahaan sehingga dapat mengurangi korupsi karena memudahkan publik untuk melihat kinerja perusahaan. Informasi ini juga dapat membantu mengidentifikasi masalah korupsi di dalam perusahaan. Keakuratan data pertambangan Indonesia yang dipilah oleh perusahaan dapat meningkatkan keputusan investasi dengan memberikan informasi penting tentang potensi investasi seperti ukuran cadangan, tingkat produksi, dan stabilitas keuangan perusahaan. Semua, informasi ini dapat membantu dalam membuat keputusan yang tepat apakah berinvestasi di perusahaan pertambangan Indonesia atau tidak.

Dalam aksi pencegahan korupsi sektor ekstraktif, Pemerintah Indonesia telah dan terus menciptakan kebijakan yang terkoordinasi dan efektif dalam pencegahan korupsi di industri ekstraktif sejalan dengan persyaratan internasional. Semua inisiatif ini telah dirancang untuk mengatasi risiko korupsi di bidang penyuapan di industri ekstraktif. Namun, memang harus diakui, pemberantasan korupsi sektor ekstraktif di Indonesia masih menghadapi tantangan dan membutuhkan upaya dan dukungan lebih dari pemangku kepentingan yang lebih luas.

Narasumber lainnya, Direktur Asia dan Ketua Anti Korupsi Sekretariat EITI Internasional, Marie Gay Alessandra Ordenes menjelaskan tentang peran Multi Stakeholder Group (MSG) dalam pencegahan korupsi. Menurutnya, MSG dapat mendukung diskusi warga tentang pencegahan korupsi, memonitor, hingga mengadvokasi. MSG misalnya, dapat menindaklanjuti data yang  kurang sinkron  dalam Laporan EITI dengan pembayaran yang tidak tercatat di Departemen Keuangan. Hal lain yang bisa dilakukan, kata Marie Gay, yaitu menganalisis pengungkapan EITI saat ini dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat sistem pemerintahan. Menuntut atau mengungkapkan data pelengkap, seperti deklarasi aset orang-orang yang terpapar secara politik, kontrak layanan, atau risiko di sektor energi terbarukan. Terakhir,  memfasilitasi kerja sama antar lembaga, misalnya perusahaan yang terdaftar untuk informasi BO dan otoritas pajak atau otoritas perizinan.

Lebih lanjut Marie Gay menguraikan tentang  bagaimana EITI membantu mengatasi korupsi dengan berbagai pendekatan seperti mengungkap praktik tata kelola SDA yang rentan disalahgunakan; Mengekspos transaksi dan transaksi yang mencurigakan; Memberikan informasi kontekstual yang berharga; Mendukung diskusi warga, pemantauan dan advokasi; Memajukan norma dan kebijakan global terkait anti korupsi; dan Mencegah perilaku korupsi melalui transparansi.